Soal persyaratan pemberkasan administrasi BS, calon anggota DPRD Padangsidimpuan terpilih 2024-2029, kinerja Bawaslu Padangsidimpuan dipertanyakan.
Bila waktu dan tahap pemberkasan persyaratan administrasi di tahun 2023 digunakan Bawaslu lebih maksimal Bawaslu, maka persoalan ini akan dapat dicegah.
Saat ini dikhawatirkan akan banyak pihak yang ada dipusaran menyangkut penerbitan produk hukum sebagai salah satu syarat administrasi sebagai calon anggota DPRD Padangsidimpuan terpilih.
Jika boleh berandai andai, Bawaslu melaksanakan fungsi pengawasan secara maksimal, maka persoalan hukum ini akan dapat dihindari.
Salah satu persyaratan administrasi yang kini menuai masalah sangat patal, kalau hukum ditegakkan aparat penegak hukum ( APH ) maka bisa jadi BS gagal dilantik.
Lemahnya pengawasan Bawaslu, dikhawatirkan akan menuai kekecewaan banyak pihak, sebab kondisinya sudah menjelang pelantikan.
Terkait hal tersebut, Tim media ini telah berupaya konfirmasi Ketua Bawaslu, namun beliau tidak ada di kantornya, beliau bersama anggota Bawaslu sedang perjalanan Dinas ke Medan, demikian penjelasan salah seorang pegawai atau petugas piket. ( Red ).
